Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyatakan kesiapannya jika harus menerima keputusan di-reshuffle dari Presiden Prabowo Subianto, apabila gagal merealisasikan target ambisius program 3 Juta Rumah.

Pernyataan tersebut disampaikan Maruarar saat menghadiri rapat bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (19/5/2025).

“Saya diberikan target, dan saya akan kerahkan semua jurus agar bisa tercapai. Tapi kalau tidak tercapai, saya siap menerima perintah Presiden, termasuk jika harus di-reshuffle. Itu hak beliau sebagai atasan saya,” ujar Maruarar atau yang akrab disapa Ara di hadapan anggota dewan.

Baca Juga: Maruarar Andalkan GWM, Target Rumah Subsidi Naik Jadi 350 Ribu

Maruarar menegaskan bahwa dirinya hanyalah pelaksana dari visi-misi Presiden dan tidak membawa agenda pribadi selama menjabat sebagai menteri. Ia mengaku telah menyampaikan peta jalan program 3 Juta Rumah kepada DPR, namun dokumen tersebut mendapat sejumlah catatan dan kritik dari anggota dewan.

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Yanuar Arif Wibowo, mengkritik belum jelasnya indikator keberhasilan dalam peta jalan yang disampaikan Maruarar. Hal serupa disampaikan oleh legislator lain, Haryanto, yang menilai angka-angka dalam paparan pemerintah masih bersifat klaim tanpa disertai rencana matang.

“Target pemerintahan sebelumnya yang hanya satu juta rumah saja belum tercapai, apalagi sekarang tiga juta. Sudah masuk bulan keenam tahun ini, tapi realisasi masih sangat rendah,” kata Haryanto.

Baca Juga: Maruarar Ajak Developer Besar ke LP Cipinang, Bahas Rumah Rakyat

Senada, Anggota Komisi V dari Fraksi PKS, Reni Astuti, mengungkapkan bahwa hingga Mei 2025, baru sekitar 7 persen dari target yang terealisasi, yakni sekitar 210.596 unit rumah. Ia memperkirakan jika laju pembangunan tidak meningkat, maka capaian maksimal hanya sekitar 21 persen hingga akhir tahun.

“Artinya, Kementerian PKP harus meningkatkan kerja kerasnya, jangan hanya andalkan peta jalan tanpa langkah konkret,” tegas Reni.

Program 3 Juta Rumah merupakan salah satu prioritas utama dalam pemerintahan Presiden Prabowo. Program ini bertujuan untuk mengurangi backlog perumahan nasional dan menyediakan akses hunian layak bagi masyarakat. Namun, dengan progres yang lambat dan waktu yang terus berjalan, keberhasilan program ini kini dipertaruhkan.