JAKARTA,quickq手机版安卓 DISWAY.ID- Aksi para purnawirawan TNI yang membacakan 8 tuntutan, termasuk seruan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden, memicu perhatian publik. 

Tuntutan tersebut menyoroti ketidakpuasan terhadap arah politik nasional dan dinilai sebagai sinyal adanya krisis kepercayaan terhadap pemerintahan saat ini.

BACA JUGA:Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Kasus Satelit Kemenhan, Salah Satunya Purnawirawan TNI

BACA JUGA:Tiru KDM, Pemkab Tangerang Berencana Kirim Siswa Bermasalah ke Barak TNI-Polri

Akademisi Ubedilah Badrun turut menanggapi fenomena ini. Ia menegaskan bahwa, usulan atau aspirasi para purnawiran jendral itu bukan persoalan sederhana. 

"Tapi menunjukan ada problem politik yang sangat serius di Negeri ini," katanya dalam diskusi Formappi yang bertajuk mamakzulkan Gibran tinjauan konstitusi dan politik,"Jumat 9 Mei 2025.

Menurut Ubedilah, hal ini diperkuat dengan kehadiran tokoh-tokoh militer penting dalam gerakan tersebut. 

BACA JUGA:TNI Rawan Kena Campur Tangan Politik atau Supremasi Sipil? Ini Kata Pengamat

"Tingkat keseriusan itu sebenarnya terbaca dari orang-orang yang ada di dalam komunitas di situ. Ada mantan panglima di situ, ada, mantan denjen kopasus, ada mantan komandan maritim dan lain-lain. Yang dulunya adalah orang strategis dan punya jaringan. Jadi ini adalah tanda adanya problem politik yang sangat serius," jelasnya.

Ia juga menyebut bahwa akar permasalahan dalam pemerintahan saat ini adalah adanya cacat bawaan.

"Sebetulnya pemerintahan ini memang ada problem. Karena ada cacat bawaan. Jadi, mengapa poin kedua ini juga penting. Mengapa upaya keras dari pemerintah untuk membangun misalnya danantara atau banyak langkah-langkah yang kemudian tidak sesuai ekpetasinya ingin mendapatkan investasi yang banyak tapi kemudian gagal, tidak sesuai dengan target," terangnya.

Lebih lanjut, ia mengungkap penyebab mendasar dari kegagalan itu adalah krisis kepercayaan dunia internasional terhadap pemerintah Indonesia. 

"Ini ada ketidakpercayaan dari dunia internasional dari pemerinthan ini. Karna tadi faktornya ada cacat bawaan. Apa cacat bawaanya, yaitu proses manipulasi konstitusi. Proses apa yang disebut secara teori itu yang dilakukan sebelum pemilu dan itu masuk katagori ada nepotisme di situ," tegasnya.

• ·Kapal Pesiar Ini Tawarkan Liburan 4 Tahun, Hindari Kepemimpinan Trump
• ·Pemprov DKI Kirim Bantuan Logistik ke Cianjur Pakai 15 Truk, Nilainya Capai Rp2 Miliar
• ·'Hasyim Djojohadikusumo, Luhut hingga Yusril Ihza, Periksa Atuh!'
• ·Anies Sarapan Bareng Gibran di Solo, Bahas Pilgub Jakarta?
• ·Skema Banyak Risiko, Pengamat: Pemberian THR Ojol Harus Diiringi dengan Pengawasan
• ·Buat PSI Terpicu, Ternyata Ini Penyebar Kaos Kampanye Anies Baswedan!
• ·Rektor UP Bantah Lakukan Pelecahan Seksual Kepada Pegawainya
• ·Sudah Nggak Betah dalam Penjara, Adam Deni Minta Maaf ke Ahmad Sahroni: Saya Depresi Berat...
• ·Jelang Ramadhan 2025, Bapanas Pastikan Harga MinyaKita Akan Turun
• ·Nicho Silalahi: Brengsek Benar Taipan Mereka Subsidi Tapi Rakyat Dipalakin Melulu
• ·Usai Olah TKP Kasus Anak Kombes Aniaya Calon Akpol di PTIK, Ini yang Dicari
• ·Novel Minta Firli cs Dibersihkan Dulu dari KPK, Baru...
• ·Mitos vs Fakta, Petai Bisa Turunkan Gula Darah?
• ·The Fed: Investor Waspada, Belum Ada Eksodus Investasi di AS
• ·Klarifikasi TKN Soal Isu Program Makan Siang dan Susu Gratis Terealisasi Baru di 2029
• ·Nicho Silalahi: Brengsek Benar Taipan Mereka Subsidi Tapi Rakyat Dipalakin Melulu