JAKARTA,quickq快客官网苹果下载 DISWAY.ID--Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kini saing silang pendapat soal pembatasan pemberian subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang rencananya akan mulai diberlakukan pada 17 Agustus 2024 mendatang.

Menurut pernyataan Menko Marves Luhut, pemberlakukan kebijakan ini perlu dilakukan agar penyaluran BBM bersubsidi dapat tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat sesuai dengan kriterianya.

BACA JUGA:Silang Pendapat Menteri Jokowi Soal BBM Bersubsidi Akan Dibatasi Pada 17 Agustus, Begini Kata Menko Airlangga

BACA JUGA:Mulai 17 Agustus 2024 BBM Subsidi Siap Dibatasi, Cuma Mobil Ini yang Boleh Isi Bensin Pertalite

"Pertamina sudah menyiapkan, sekarang kita hanya berharap 17 Agustus nanti sudah bisa mulai," Ujar Luhut dilansir dari akun Instagram resminya pada Rabu 10 Juli 2024.

Bukan tanpa alasan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada semester I 2024 mengalami defisit yakni Rp7,3 triliun atau setara 0,34% terhadap produk domestik bruto (PDB). 

Terlebih lagi, subsidi energi dalam juga diperkirakan akan meningkat pada tahun 2024 oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Namun menurut Pengamat ekonomi energi dari Universitas Padjadjaran Yayan Satyakti, rencana pembatasan BBM ini diragukan dapat berjalan secara efektif. Pasalnya, manajemen APBN cenderung lebih mengutamakan keputusan politik jika dibandingkan dengan kepentingan ekonomi.

BACA JUGA:BBM Pertalite Bakal Dibatasi Bulan Depan, Pertamina: 4,6 Juta Kendaraan Sudah Terdaftar

BACA JUGA:BPH Migas Gandeng Pemprov Maluku dan Papua Kawal BBM Subsidi Tepat Sasaran

"Manajemen APBN cenderung tidak disiplin dan objektif, dan lebih mengutamakan keputusan politik," Ujar Yayan dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu 13 Juli 2024.

Sementara itu, rencana pembatasan pemberian subsidi BBM ini sendiri sudah dibantah dengan tegas oleh Menko Airlangga Hartanto. 

Menurut pernyataan Menko Airlangga, yang menjadi fokus utama Pemerintah saat ini adalah mencari cara untuk mengurangi kadar sulfur di udara. 

BACA JUGA:BPH Migas Cek Kesiapan BBM Satu Harga di Wilayah Timur Indonesia

• 1
• 2
• »