Gelombang PHK Meningkat, Politikus PDIP Salahkan Anies: PSBB Sudah Tak Relevan

休闲 2025-05-22 12:57:07 7
Warta Ekonomi,quickq手机安卓下载 Jakarta -

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth meminta kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan, agar melibatkan lembaga legislatif, terkait dengan pembahasan perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat.

Hal itu dilakukan agar anggota Dewam dapat menjelaskan kepada masyarakat terkait dengan alasan perpanjangan PSBB ketat di Jakarta, dan diharapkan bisa memberikan kejelasan kepada warga terkait dengan pencegahan virus yang sudah mewabah tersebut.

Gelombang PHK Meningkat, Politikus PDIP Salahkan Anies: PSBB Sudah Tak Relevan

Gelombang PHK Meningkat, Politikus PDIP Salahkan Anies: PSBB Sudah Tak Relevan

"Gubernur Anies harus melibatkan anggota DPRD dalam pembahasan perpanjangan PSBB di Provinsi DKI Jakarta, supaya kita bisa menjelaskan evaluasi tentang kelanjutan PSBB ketat ini kepada masyarakat yang memilih kita," kata pria yang kerap disapa Kent itu, dalam keterangannya, Sabtu (10/10/2020).

Gelombang PHK Meningkat, Politikus PDIP Salahkan Anies: PSBB Sudah Tak Relevan

Baca Juga: Anies Baswedan Gagal Penuhi Janjinya Sendiri

Gelombang PHK Meningkat, Politikus PDIP Salahkan Anies: PSBB Sudah Tak Relevan

Menurut Kent, PSBB ketat yang diberlakukan Pemprov DKI Jakarta tidak mampu mengendalikan penyebaran Covid-19, justru yang terjadi malah adanya peningkatan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh sejumlah perusahaan di Jakarta karena sudah tidak mampu untuk membayar gaji lantaran terdampak langsung akibat Covid-19.

"Saya menilai PSBB sudah tidak relevan lagi diterapkan di Jakarta. Warga saat ini butuh kepastian dari gubernur, salah satunya agar kebutuhan ekonominya bisa terpenuhi. Aspek kesehatan dan ekonomi sudah harus berjalan seiring," tutur Kent.

Kent pun menyarankan Pemprov DKI Jakarta agar mengubah pola penanganan wabah tersebut, dengan melakukan PSBB yang lebih ketat dalam ruang lingkup zona merah. Selama ini, Pemprov DKI Jakarta belum melibatkan RT-RW yang menjadi garda terdepan untuk mengawasi protokol kesehatan Covid-19 di lingkungan permukiman.

"Berdayakan RT dan RW disetiap wilayah, agar mengetatkan warga yang berada di zona merah Covid-19, dan melakukan penyuluhan tentang bahayanya virus tersebut. Jadi fokus saja di zona merah, saya yakin angka Covid-19 akan menurun jika hulu-nya diketatkan, sehingga hilir-nya tidak akan berdampak besar," tuturnya.

Halaman Berikutnya

Halaman:

  • 1
  • 2
  • 3

本文地址:http://www.quickq-ss.com/news/39b799917.html
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

全站热门

BNPB Serahkan Bantuan Rp1 Miliar Untuk Penanganan Gempa Papua

Kondisi Terkini Rumah Warga Roboh Atapnya Akibat Hujan Deras di Manggarai

Daftar 9 Kecurangan Pilpres 2024 Diungkap Tim Hukum AMIN

Puncak Gunung Fuji Tak Bersalju, Pertama Kali Sejak 130 Tahun Terakhir

Apakah Orang yang Mudik Boleh Tidak Berpuasa Ramadhan?

Sedang Dihitung, Heru Budi Pastikan Nilai UMP DKI 2023 di Atas Inflasi

Update COVID

Curiga Main Serong, Suami di Tangsel Pukul hingga Banting Istri

友情链接