JAKARTA,quickq最新官方下载手机版 DISWAY.ID --Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) memberikan sambutan dengan mengungkapkan salah satu kebijakan yang diambil saat masa awal pemerintahannya yaitu pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM).

"Saat itu saya ingat approval rating saya 72 (persen) karena menaikkan BBM, saya melorot menjadi 43 persen. Tapi sudah saya hitung, itu sebuah risiko yang memang harus saya ambil," ujar Jokowi pada Jumat, 11 Oktober 2024 dalam Kompas 100 CEO Forum ke 15 tahun 2024.

Lanjut Jokowi, memutuskan sesuatu yang memang kira rencanakan.

BACA JUGA:Polri Bangun 13 RS Bhayangkara Sepanjang 2024, Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Masyarakat

BACA JUGA:Cegah Kebakaran Terulang Lagi, Museum Nasional Indonesia Upgrade Sistem Keamanan

"kita ukur dan berani atau tidak saya putuskan berani," kata Jokowi.

Jokowi menjelaskan bahwa anggaran yang tersedia dari pengalihan subsidi telah digunakan untuk membangun insfrastruktur vital.

Pembangunan seperti infrastruktur vital, mulai dari jalan desa sepanjang 366 ribu kilometer, 6.800 embung, hingga 14.700 pasar desa. 

Ia menekankan pentingnya pembangunan jalan desa yang berperan sebagai jalur produksi bagi petani dan pekebun.

“Itu adalah jalan-jalan produksi yang sangat penting bagi petani, jalan-jalan produksi yang sangat penting bagi para pekebun yang kita miliki,” ungkap Presiden.

BACA JUGA:Ombudsman RI Kembangkan Digital Dashboard Monitoring, Permudah Penyelesaian Laporan Masyarakat

BACA JUGA:Utang RI Capai Ribuan Triliun di Masa Menkeu Sri Mulyani, Ekonom: Perlu Sosok yang Lebih Kreatif

Dalam hal ini, Jokowi juga menyoroti pembangunan jalan tol sepanjang 2.433 kilometer, 26 bandara baru, dan 53 bendungan baru yang dilengkapi jaringan irigasi seluas 1,2 juta hektare. 

Infrastruktur tersebut dinilai telah mampu menurunkan biaya logistik dari 24 persen menjadi 14 persen, serta mengurangi jumlah desa tertinggal dari 47 ribu menjadi 10.400 desa

• 1
• 2
• »