JAKARTA,quickq安卓的官网 DISWAY.ID--PDI Perjuangan menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus mempertanggungjawabkan kebijakannya bukan meminta maaf.
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto pun mencontohkan soal data impor beras yang selama ini ditolak oleh rakyat.
BACA JUGA:Penuhi Undangan Jokowi ke IKN, Projo Pastikan Selama Perjalanan Tak Gunakan Dana APBN
BACA JUGA:Respon Dingin PDIP Permintaan Maaf Presiden Jokowi Jelang Masa Jabatan Berakhir, Chico Hakim: Sudah Terlambat
"Partai menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Contohnya kami yang selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif," kata Hasto, Minggu, 4 Agustus 2024.
Hasto menegaskan, kebijakan Presiden Jokowi harus dipertanggungjawabkan lebih dahulu, bukan permintaan maaf.
"Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus kedepankan, bukan permintaan maafnya dulu," lanjut Hasto.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar Zikir Kebangsaan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis malam, 1 Agustus 2024.
BACA JUGA:Sempat Membantah, PKS Resmi Dukung Mantu Jokowi di Pilkada Sumut
BACA JUGA:Jelang Akhir Masa Jabatan Jokowi Minta Maaf ke Rakyat Indonesia, Ray Rangkuti : Minta Maaf dari Apa?
Dalam kesempatan itu, Jokowi atas nama pemerintah meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia menjelang akhir masa jabatannya.
"Bapak Wakil Presiden, Bapak-Ibu sekalian, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Dalam kesempatan yang baik ini, di hari pertama bulan kemerdekaan, bulan Agustus. Dengan segenap kesungguhan dan kerendahan hati, izinkanlah saya dan Kiai Haji Ma'ruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan khilaf selama ini. Khususnya selama kami berdua menjalankan amanah sebagai Presiden Republik Indonesia dan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia," kata Jokowi.
Selain itu ia juga mengakui bahwa selama menjabat sebagai Presiden, dia menyadari tidak bisa menyenangkan semua pihak.
BACA JUGA:Rocky Gerung Tegas, 'Dosa Besar' Presiden Jokowi Tak Boleh Diampuni: Malaikat pun Nggak Mau!
- 1
- 2
- »
PDIP: Jokowi Harus Pertanggungjawabkan Kebijakan, Bukan Minta Maaf
人参与 | 时间:2025-06-01 09:38:54
相关文章
- Adik Harvey Moeis Diperiksa Kejagung: Telusuri Terkait TPPU Korupsi Timah
- Kemenpar Dukung Perbaikan Geopark Kaldera Toba yang Diberi Kartu Kuning UNESCO
- Catat, Ini 9 Makanan 'Terlarang' Jika Ingin Ginjal Tetap Sehat
- India Ketar
- Anak Buah AHY Terheran
- Jadwal Libur Sekolah 2025 Semester 2 di Berbagai Provinsi, Siswa dan Orang Tua Wajib Tahu!
- Bill Gates Singgung Tentang Dana Anggaran Program MBG yang Besar, Ini Kata Prabowo
- Mudah dan Cepat! Ini Langkah
- 7 Manfaat Mengejutkan Temu Lawak Si Rempah Jawa
- Suksesnya Trihatma Kusuma Haliman Meneruskan Agung Podomoro Group Lewat Keputusan Berani dan Tepat
评论专区