Kemendikbudristek Buka 40.541 Lowongan CPNS dan PPPK Pada 2024, Ini Rinciannya

JAKARTA,quickq可靠吗 DISWAY.ID- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah mengizinkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk membuka formasi sebanyak 40.541 untuk CASN dan PPPK pada 2024.

Adapun rincian formasi yang dibuka adalah sebanyak 15.462 CPNS dan 25.079 PPPK.

"Ada beberapa poin penting yang menjadi titik tekan. Pertama, formasi ini menjadi bagian dari upaya penuntasan tenaga non ASN/honorer di seluruh unit kerja Kemendikbudristek, selain tentu formasi dalam skema luas di dunia pendidikan yang juga tersebar di Pemda," kata Menteri PANRB Abdullah Azwar kepada wartawan, Minggu, 21 April 2024.

BACA JUGA:24 Sukhoi SU 35 Rusia Segera Mendarat di Iran Untuk Hadapi Israel, Akan Menyusul Helikopter Mil Mi-28

BACA JUGA:Mudahnya Ambil Minyak Bumi di Aceh, Netizen: Sumur, Bukan Sembarang Sumur!

Poin kedua, lanjut Anas, adalah pemenuhan kebutuhan SDM di lingkungan perguruan tinggi, termasuk para dosen.

Anas mengatakan, selama beberapa tahun terakhir, alokasi formasi untuk dosen di perguruan tinggi negeri sangat terbatas. Padahal, di sisi lain, jumlah mahasiswa terus meningkat.

“Tahun ini sesuai arahan Bapak Presiden, formasi untuk dosen diharapkan bisa optimal. Sudah kami diskusikan detil dengan Pak Nadiem Makarim, termasuk kami memberi saran soal beberapa teknis seleksi agar bisa menyerap jumlah formasi dosen secara optimal,” ujar mantan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut.

BACA JUGA:Diam-Diam Beby Tsabina Resmi Dilamar Rizki Natakusumah Hari Ini, Netizen: Ih Pengen!

BACA JUGA:Siap-siap! Kemenag Buka 110.553 untuk CASN dan PPPK pada 2024, Dibuka untuk Penghulu hingga Guru

Ketiga, sambung Anas, adalah pemenuhan formasi untuk penempatan di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Anas mengatakan arah kebijakan pengadaan CASN tahun 2024 adalah fokus pada pelayanan dasar, yaitu guru dan tenaga kesehatan.

Kemudian seoptimal mungkin menyelesaikan permasalahan tenaga non-ASN di instansi pemerintah.

Kemudian, arah kebijakan selanjutnya adalah dengan melakukan perekrutan fresh graduate lewat seleksi CPNS. Lebih lanjut, dengan mengurangi rekrutmen jabatan yang akan terdampak oleh transformasi digital.